Sejarah internet terus berlanjut. Selain merubah bagaimana menusia hidup, juga membawa hal-hal yang mengkhawatirkan.
Istilah “Big Brother” berasal dari novel distopia 1984 karya George Orwell, yang menggambarkan otoritas pemerintah yang hadir di mana-mana dan melakukan pengawasan total terhadap warganya.
Dalam diskusi kontemporer, “Big Brother” merujuk pada program pengawasan pemerintah yang luas, yang memantau aktivitas individu dengan dalih keamanan nasional.
Konteks Historis dan Program Pengawasan Modern
Pemerintah di seluruh dunia telah menerapkan berbagai inisiatif pengawasan massal:
- ECHELON: Sebuah jaringan pengumpulan dan analisis intelijen sinyal yang dioperasikan oleh Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru.
Awalnya dirancang selama Perang Dingin untuk memantau komunikasi militer dan diplomatik, kini telah diperluas untuk mencakup komunikasi sipil. Sumber: List of government mass surveillance projects - PRISM: Dioperasikan oleh Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat, PRISM mengumpulkan komunikasi internet dari penyedia layanan utama.
Diungkap pada tahun 2013 oleh Edward Snowden, program ini menimbulkan kekhawatiran signifikan tentang privasi dan luasnya pengawasan pemerintah. Sumber: Mass surveillance in the United States - SORM: Sistem untuk Kegiatan Investigasi Operatif milik Rusia memungkinkan Dinas Keamanan Federal (FSB) untuk memantau komunikasi telepon dan internet.
Penyedia layanan diwajibkan memasang perangkat keras yang memberikan FSB akses langsung ke data pengguna. Sumber: List of government mass surveillance projects
Implikasi Etis dan Hukum
Perluasan program pengawasan massal telah memicu perdebatan mengenai hak privasi dan kebebasan sipil:
- Kekhawatiran Privasi: Pengawasan massal dapat melanggar privasi individu, yang mengarah pada swasensor dan efek mengerikan pada kebebasan berekspresi. Amnesty Internasional
- Tantangan Hukum: Organisasi seperti Big Brother Watch telah menantang praktik pengawasan pemerintah secara hukum, dengan alasan bahwa praktik tersebut melanggar hak asasi manusia.
Pada tahun 2018, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan bahwa intersepsi massal komunikasi oleh Inggris melanggar hak privasi. - Keamanan vs. Kebebasan: Para pendukung berargumen bahwa pengawasan penting untuk keamanan nasional dan pencegahan kejahatan, sementara para kritikus berpendapat bahwa hal itu dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan erosi kebebasan demokratis.
Kemajuan Teknologi dan Prospek Masa Depan
Kemajuan teknologi telah meningkatkan kemampuan pengawasan:
- Pengenalan Wajah: Semakin banyak digunakan di ruang publik, teknologi ini menimbulkan kekhawatiran tentang pemantauan konstan dan potensi kesalahan identifikasi.
- Pemantauan Ponsel Pintar: Spyware dapat mengakses data pribadi, melacak lokasi, dan bahkan mengontrol fungsi perangkat tanpa sepengetahuan pengguna.
Investigasi telah mengungkapkan penggunaan luas teknologi semacam itu terhadap jurnalis dan aktivis.
Seiring berkembangnya teknologi pengawasan, keseimbangan antara keamanan dan kebebasan individu tetap menjadi isu krusial.
Diskusi publik yang berkelanjutan dan pengawasan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang dimaksudkan untuk perlindungan tidak mengorbankan hak asasi manusia yang fundamental.
Makin Mengkhawatirkan
Baru-baru ini, kekhawatiran mengenai pengawasan massal, yang sering disebut sebagai “Big Brother,” semakin meningkat.
Kelompok peretas yang didukung oleh pemerintah Tiongkok, dikenal sebagai Salt Typhoon, berhasil menyusup ke jaringan penyedia telekomunikasi utama di Amerika Serikat, termasuk Verizon, AT&T, dan T-Mobile.
Serangan ini memungkinkan mereka mengakses data sensitif jutaan warga AS, termasuk rekaman panggilan dan komunikasi pejabat tinggi.
Selain itu, jurnalis Ronan Farrow merilis film dokumenter berjudul Surveilled yang mengungkap bagaimana pemerintah di seluruh dunia menyalahgunakan spyware seperti Pegasus untuk memantau ponsel warga sipil, termasuk jurnalis dan aktivis.
Perkembangan ini menyoroti ketegangan yang terus berlanjut antara upaya keamanan nasional dan perlindungan privasi individu di era digital.
